Royalcharter - LKD (
Layanan keuangan digital) hanya tersedia kepada BUKU 4. Bank Indonesia (BI) tampaknya galau.
Otoritas moneter perbankan Tanah Air ini mengubah istilah
mobile payment services (
MPS) menjadi digital finance services atau
layanan keuangan digital (
LKD). Padahal, istilah MPS baru dikenal awal 2014, setelah sejak 2011 diperkenalkan istilah
branchless banking.
Regulator mengganti sebutan tersebut dengan alasan mempertimbangkan tujuan inklusi keuangan (financial inclusion). Istilah LKD lebih menggambarkan tujuan akhir program inklusi finansial. Sehingga masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan bisa mengakses layanan bank seperti untuk menabung, mendapat kredit, dan melakukan pembayaran.
"Di tahap awal, layanan keuangan diharapkan dapat berupa transfer dana, pembayaran tagihan, beli barang, dan memperoleh informasi," jelas Ronald, kepada KONTAN, Selasa (14/1).
Menurut BI, penggunaan istilah digital memberikan arti lebih luas dibandingkan mobile yang identik dengan telepon seluler. BI berharap, lewat LKD, masyarakat dapat mengakses jasa keuangan lewat komputer dan alat digital lain.
"Pada financial inclusion juga bukan sekadar payment, tapi agar masyarakat bisa mengakses lembaga keuangan," kata sumber KONTAN di industri telekomunikasi.
Perubahan lain, sistem agen bank LKD terbagi menjadi dua jenis, yaitu agen berrbadan hukum dan agen bank non-badan hukum. Keduanya mempunyai fungsi berbeda. Agen berbadan hukum mengantongi izin untuk menyelenggarakan transaksi tarik tunai dan setor tunai.
Sedangkan agen tanpa badan hukum hanya bisa melakukan transaksi tarik tunai. "Nanti kami akan mempertajam jenis usaha agen," tambah Ronald. Perubahan nama ini juga yang menjadi faktor belum rampungnya aturan mengenai LKD.
Aturan main juga mengalami perubahan. Misalnya di tahap awal, hanya bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU 4) dengan modal di atas Rp 30 triliun mengoperasikan LKD. Yang termasuk BUKU 4 ada
Bank Rakyat Indonesia (
BRI),
Bank Mandiri,
Bank Central Asia (
BCA) dan
Bank BNI.
Artikel Terkait:
Belum ada tanggapan untuk "30 Trilyun untuk mengoperasikan layanan keuangan digital"
Posting Komentar
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.
No Sara, No Racism Terima Kasih.