Mampukah Rano Karno memimpin BANTEN?

Royalcharter - Tanpa pelimpahan wewenang dari Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur, roda pemerintahan Banten terancam lumpuh. Berikut liputan nya dari Majalah detik.

Ibarat asisten sutradara, promosi Rano Karno sebagai sutradara di Banten tinggal menghitung hari. Secara teori, bila kelak Ratu Atut Chosiyah, yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), resmi dijatuhi hukuman, dialah yang bakal mengambil alih sepenuhnya kemudi pembangunan di wilayah pecahan Jawa Barat itu. Secara keilmuan, Rano sepertinya sudah mempersiapkan diri. Ia kini tengah menimba ilmu tingkat master di bidang pemerintahan dari STIP-AN (Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara), setelah Oktober lalu meraih gelar sarjana ilmu politik dari kampus yang sama. Rano juga secara rutin menjalani terapi untuk memulihkan gangguan pada tulang belakangnya. 

“Jadi, tiap Jumat ane pulang (ke Jakarta) karena harus jalani terapi, Sabtu kuliah di Lenteng Agung. Minggu malam balik lagi ke sini sampai Kamis,” kata dia saat berbincang dengan majalah detik di ruang kerjanya, Selasa, 7 Januari 2014. 

Apa saja yang akan dilakukan oleh Rano untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Banten? Beranikah dia membersihkan praktek korupsi di wilayah yang dikuasai dinasti Atut itu? Berikut ini petikan perbincangannya.

Dalam dua pekan terakhir, kenapa Abang masih jarang muncul?

Pengertian muncul yang kalian harapkan kan ada di media. Saya tetap harus bekerja sesuai jadwal yang sudah diatur. Masak ujuk-ujuk saya ke tokoh anu bawa media? Ini konteksnya apa?Saya ini musafir di tempat ini. Saya datang sendiri. Tentu saya harus bersilaturahmi. Cuma, kalau silaturahmi, itu juga saya belum tahu ke mana, saya mesti diem dong. Saya harus lihat kanan kiri. Juga berempati.

Sejauh ini, bagaimana situasi Banten setelah Ratu Atut ditahan KPK?

Insya Allah kalau Anda lihat enggak ada masalah. Awalnya ada gejolak, itu normal. Teman-teman mahasiswa demo segala.

Abang merasa sanggup memimpin dan membangun Banten?

Banten ini punya potensi yang luar biasa, karena itu skripsi saya tentang geostrategis dan geopolitik pemerintah terhadap infrastruktur di Banten. Cuma memang PAD (pendapatan asli daerah) belum seperti DKI, yang mencapai Rp 68 triliun, Banten ini baru 7 triliun. Tapi, dengan dana terbatas diharapkan sarana dan infrastruktur (yang baik), ya tidak mungkin. Harus ada prioritas. Saya rapat terakhir 31 Desember, saya kumpulkan semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah), saya kasih guidance. Tapi, di 2014, kalau sampai hari ini belum juga dapat izin dari KPK, ini akan jadi masalah di pemerintahan. Karena, secara de facto, Bu Atut masih sebagai gubernur, jadi mekanisme yang harus dijalankan adalah berkirim surat agar ditandatangani beliau, karena tidak bisa saya yang tanda tangan.

Seberapa besar pengaruh posisi Ratu Atut saat ini terhadap roda pemerintahan?

Memperlambat, iya. Jangankan satu bulan, dalam waktu dua minggu ini, kalau tidak ada surat yang ditandatangani gubernur, repot. (Bupati) Lebak tidak bisa dilantik meski surat dari Presiden untuk melantik sudah ada. Ada surat permohonan kepada Mendagri (pengajuan SK pelantikan) untuk melantik Bupati Lebak, yang harus ditandatangani gubernur. Kedua, APBD kabupaten/kota belum ditandatangani gubernur. Jadi, bagaimana bisa turun anggarannya? Kan gubernur pengguna anggarannya. Kan tidak bisa pakai SK 2013. Dua poin ini saja enggak diteken gubernur, (roda pemerintahan) sudah tersendat. Ini tahun paling berat, terutama untuk Banten. Kalau sampai pemerintahan ini berhenti, lumpuh, bagaimana pemilu legislatif yang tinggal dua setengah bulan lagi, pemilu presiden. Apa KPU-KPUD enggak pusing, karena ada sebagian surat yang harus ditandatangani juga oleh gubernur terkait mereka.

Ada terobosan solusi untuk mengatasi kondisi seperti ini?

Tentu saya harus bekerja berdasarkan mekanisme undang-undang. Ada yang bilang gubernur sebaiknya mundur, itu hak gubernur. Hak kita, ya hanya begini. Ada yang bilang, “Rano, kok enggak aktif?” Ya, gimana saya mau aktif? Tapi kami terus berkoordinasi dengan Kemendagri. Kemendagri sudah mengirim surat kepada Ibu Gubernur untuk memberikan pelimpahan wewenang, walaupun terbatas. Semua itu untuk roda organisasi.

Selangkah lagi Abang memimpin penuh Banten. Apa saja yang akan dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat?

Satu adalah pembenahan internal dan jalankan perencanaan yang sudah ada. Pembangunan sebuah daerah itu, kan enggak bisa improvisasi. Tiba-tiba, “Ah gua mau bikin teater”. Ya, enggak bisa. APBD tahun ini enggak ada anggaran buat itu. Ibaratnya, kemarin kan gua asisten sutradara, sekarang gua jadi sutradara. Gua pasti punya visi, dong. Tapi enggak bisa sekarang (mewujudkannya), karena yang sekarang kan perencanaannya tahun lalu. Saya realistis. Sisa waktu cuma tiga tahun, itu cepat, lo. Kalau Allah menghendaki, insya Allah saya terusin. Kalau tidak, ngapain. Umur saya sudah 53 tahun. Saya juga selalu ditanya, “Bang, takut enggak?” Saya enggak pernah takut sama loyalis Atut. Saya juga enggak kenal siapa loyalis Atut. Saya juga anak buah Ibu Atut. Saya bekerja juga berdasarkan kinerja, evaluasi akhir, semuanya terekam. Inspektorat bekerja, BPK bekerja, dari situ kita bisa lihat.

Jadi Abang siap merangkul mereka?

Saya bekerja profesional. Saya enggak ada urusan Anda saudara atau bukan. Kalau Anda bagus, kenapa tidak?

Abang akan meninjau semua proyek yang melibatkan keluarga Ibu Atut?

Mungkin saja, saya kan belum tahu ini. Satuan tiganya belum tahu saya. Kan masih direvisi. Anda tahu, saya harus menjaga (suasana) kondusif di provinsi ini. Makanya saya selalu ditanya, “Abang takut enggak?”. Saya katakan, “Saya enggak takut”. Bukan berarti juga saya berani atau nantangin. Tapi, kan saya harus mengukur.

Untuk memulihkan kepercayaan, ada rencana mengundang KPK?

Itu mungkin langkah nanti. Yang pasti saya akan transparan. APBD akan transparan.

Terkait isu Abang menerima bayaran dari Ratu Atut untuk mendampinginya memimpin Banten?

Dari yang sudah ditulis majalah detik, kan jelas semua sumber membantah kalau Ibu Atut ngomong begitu. Tapi saya perlu klarifikasi juga. Saya ini (menjadi Wagub Banten) ditugaskan oleh partai, juga berdasarkan permintaan Ibu Atut. Semula, di lingkup internal PDIP, ada Jayabaya, Jayeng Rana, Mi’ing, kemudian termasuk Bu Atut ikut fit and proper test untuk memimpin Banten. Saya termasuk panitianya. Tapi kemudian, karena ada desain besar yang Ibu Mega sampaikan bahwa Banten ini punya potensi sangat besar yang harus dikelola dengan baik untuk masyarakat Banten, ternyata Ibu Mega meminta saya. Padahal saya pribadi inginnya Bupati Tangerang. Makanya saya baru kasih jawaban dua hari sebelum penutupan pendaftaran. Saya bilang ke Ibu minta waktu untuk berpikir, istikharah....

Jadi, soal bayaran Rp 6 miliar?

Ginilah, kalau Anda bisa memberikan kepada saya bukti, ayo. Saya tahu risikonya. Apa mungkin saya tanda tangan kuitansi kalau terima duit? Anda kan paham politik. Tentu saja setiap pilkada harus ada dana gotong-royong. Gua aja keluarin duit gitu, lo, gimana sih? Bung, jumlah TPS saja tercatat 16 ribu, kalau sak-sinya dua orang berarti 30 ribu. Kali Rp 200 ribu atau Rp 100 ribu, berapa? Belum atribut, sosialisasi, sebagian biaya itu dibebankan ke calon, dong.

Abang juga dibilang terima Rp 3 miliar sewaktu mundur sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2007?

Ini saya bingung, kok ini keluar lagi? Ini bukan Rp 3 miliar, lebih Bung. Sekitar Rp 4 miliar. Tapi, waktu itu, saya mengerjakan iklan dengan keluarga Si Doel. Ada Mandra, Suti, Maknyak (Aminah Cendrakasih), semua kampanye untuk Fauzi Bowo. Dipasang di RCTI, SCTV, Metro TV, ini kan perlu dibayar. Jadi duit itu business to business.

Di tengah situasi transisi ini, ada tokoh yang mulai mendekat atau Abang merangkul mereka?

Kalaupun ada, ya enggak usah ngomong lah. Saya ini musafir di tempat ini, saya datang sendiri. Tentu saya harus bersilaturahmi. Cuma kalau silaturahmi itu juga saya belum tahu itu ke mana, saya musti diem dong. Tapi, kalau sowan, saya enggak mesti kasih tahu Anda, kan? Sowan saya juga bukan untuk konteks dukung-mendukung, enggak! Saya paham bagaimana sebagai seorang musafir datang. Tapi memang, jujur belum semua-nya saya temui, kunjungi. Karena, untuk menjangkau semua itu, kan saya harus punya guidance, harus punya orang. Saya paham dengan kultur di sini, mungkin sama dengan Betawi. Suka sowan kepada orang tua, ulama, dan kiai. Itu saya lakukan. Tapi memang tidak dengan ekspose (media massa) yang besar. BAHTIAR RIFAI | IS FARI HIKMA T | SUDRA JAT

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Minggu, 12 Januari 2014