Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara

Ada beberapa isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat Kabupaten Karawang, Jawa Barat, akhir-akhir ini. Pertama, rencana akan dibangunnya sebuah bandara internasional di Karawang. Kedua, rencana pemerintah pusat untuk memindahkan atau membuat Taman Makam Pahlawan selain Kalibata. Ketiga, dan sudah agak lama, yaitu rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendirikan Galeri Nasional Rajaraja Nusantara di Karawang. 

Salah satu tokoh masyarakat Karawang, Sukarman, mengatakan, isu-isu itu terkait dengan kabar akan dipindahkannya ibu kota atau pusat pemerintahan di Jakarta ke Karawang. Saat ini pula, ia sedang mendampingi sebuah penelitian yang dilakukan oleh akademisi dari berbagai universitas. “Ya, penelitian tentang kepindahan kota metropolitan itu. Mungkin itu pemerintah pusat yang menyelenggarakan,”

Benar atau tidaknya ibu kota akan dipindah ke Karawang, Sukarman mengaku belum tahu pasti. Namun menurutnya, Karawang sangat cocok dijadikan ibu kota. Di Karawang lah dahulu berdiri pusat kerajaan yang berkuasa di seantero tanah Sunda. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, suatu ketika Karawang memang disebut Presiden SBY jadi pengganti Jakarta. Nama itu muncul setelah Jonggol dan Sentul batal menjadi alternatif karena sudah terlalu ramai. 

“Pak Presiden tidak pernah menyebut di daerah Bogor, tetapi di Karawang,” sebut Heryawan.

Menurut Heryawan, di mana pun nantinya pusat pemerintahan atau ibu kota baru itu dibangun, wilayahnya siap-siap saja. “Kalau salah satu wilayah kita di Jawa Barat itu dipilih, segera kita siap untuk mewujudkan itu semua,” ujar Heryawan. Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sendiri sampai saat ini terus bersiap apabila ditunjuk oleh Presiden menjadi ibu kota. Seperti diketahui, Palangka Raya, disebut-sebut menjadi salah satu calon kuat ibu kota.

Dahulu, Presiden Sukarno sempat akan memindahkan ibu kota ke kota di Pulau Borneo itu. Saat ini, Palangka Raya sudah menyiapkan tiga wilayah untuk pembangunan ibu kota RI. Tiga wilayah berada masing-masing di km 20, km 45, dan km 60 dari embrio Palangka Raya yang dahulu diresmikan oleh Sukarno.

Namun, Gubernur Kalteng, Teras Narang tak mau menyebut secara rinci wilayah mana dari Palangka Raya yang dipersiapkan untuk ibu kota. “Ya, pokoknya di Palangka Raya itu,” ucap Teras Narang kepada majalah detik. Menurut Teras Narang, Palangka Raya adalah kota yang paling pas untuk menggantikan Jakarta yang saat ini sudah terbebani. Kalteng terletak di tengah-tengah Indonesia, sehingga cukup strategis. Selain bebas gempa, Kalteng mempunyai lahan kosong yang masih luas.

Teras Narang mengaku sudah melayangkan usulan perpindahan ibu kota atau pusat pemerintahan ke Presiden SBY. Sampai saat ini, Pemprov Kalteng dalam posisi menanti jawaban dari presiden. “Sekarang tinggal ditentukan dari sekian calon-calon itu, yang mana? Kita menunggu saja,” katanya. Penawaran sebagai ibu kota tahun 2011 lalu juga pernah disampaikan provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Proposal itu dibuat Sulsel setelah lebih dulu menggelar seminar tentang perpindahan ibu kota.

Setahun berlalu, usul itu masih menunggu jawaban dari Presiden. Sembari menunggu, Sulsel juga menyiapkan tiga kotanya yang potensial menjadi ibu kota: yaitu Makassar, Sungguminasa, dan Takalar. Sulteng juga mengklaim, wilayahnya paling sesuai untuk jadi ibu kota pengganti Jakarta. “Aksesnya dari timur, barat, mudah dijangkau,” ucap Humas Pemprov Sulsel, Agus Sumantri.

Sebetulnya, jawaban istana atas polemik pemindahan ibu kota sudah pasti. Presiden SBY lebih meng-inginkan ibu kota tetap di Jakarta. SBY menginginkan diperluasnya wilayah Jakarta secara ekonomi ke kotakota sekitarnya (The Greater Jakarta). Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha mengaku kepala negara memang menampung semua usulan yang masuk. Namun, setelah melalui berbagai pembahasan, opsi pemindahan Jakarta itu tidak jadi dipilih oleh presiden.

Memindahkan ibu kota ke kota lain atau ke luar Pulau Jawa, dinilai tak bisa mengurai masalah yang terjadi di Jakarta. Yang dibutuhkan adalah sebuah tatanan di mana pembangunan tak hanya di Jakarta saja, tetapi juga menyebar ke daerah lain di sekitar Jakarta. “Bahkan ada beberapa negara yang menolak rencana pemindahan itu. Lokasi Jakarta sudah sejak dulu menjadi pusat pemerintahan,” kata Julian kepada majalah detik.

Pakar politik Andrinof Chaniago menilai keputusan itu menunjukkan kepala negara tidak punya visi yang jauh ke depan. Pembangunan The Greater Jakarta justru akan semakin membebani Pulau Jawa, sebab dapat memancing pertumbuhan urbanisasi baru. Ekosistem di Pulau Jawa juga akan semakin tak seimbang. Daya dukung Jawa, khususnya Jakarta, menurut Andrinof sudah tak mencukupi lagi. Apabila tidak ada keputusan politik yang strategis menyangkut ibu kota itu, maka di Jakarta akan terjadi kesenjangan yang kian tajam, kesehatan menurun, dan kriminalitas meningkat. “Kalau tak ada keputusan politik untuk pindah ibu kota, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998,” ujarnya kepada majalah detik.

Andrinof mencurigai keputusan itu diambil presiden hanya untuk mengakomodasi kepentingan para pemodal saja. Kebijakan itu sangat berperspektif bisnis dan hanya akan menguntungkan pihak swasta. Andrinof yang sudah membuat tim dengan sebutan Tim Visi Indonesia 2030 ini kembali mengusulkan agar ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Kota-kota di Pulau Jawa tumbuh secara sporadis sehingga sulit untuk menjadi kota megapolitan. Kota sekelas itu hanya bisa dibikin pada lahan yang kosong, seperti di Kalimantan. “Kalau lahan di Jawa harganya sudah berlipat-lipat, tapi di luar Jawa bisa gratis karena tanah negara,” ucapnya. Andrinof mengatakan, semahal apa pun biaya untuk kepindahan ibu kota itu, tak akan sebanding dengan manfaat besar bagi bangsa dan negara. Mengenai lokasi persis, timnya masih mengkaji. Namun, yang jelas ia merekomendasikan kota lain selain Kalteng. “Mungkin di perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur,” terangnya.

Teras Narang menambahkan, pembangunan ibu kota ke luar Jawa akan memperlihatkan pembangunan tidak semata-mata di Pulau Jawa saja. Masing-masing daerah punya hak dan kewajiban sama untuk mengembangkan daerahnya.“Kalau semua terpusat di Jawa, ya tenggelamlah Jawa,” katanya. 

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Rabu, 22 Januari 2014