Janji Menteri Pertanian STOP Impor Pangan 3 tahun lagi

Irigasi 20 tahun tidak diperbaiki, padahal irigasi merupakan jantung dari pertanian. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Presiden Joko Widodo mengaku malu ketika bertemu dengan Presiden Vietnam Truong Tang Sang di Konferensi Tingkat Tinggi APEC Beijing, November 2014. Kala itu Presiden Truong menanyakan rencana Indonesia kembali membeli beras dari Vietnam. “Presiden Jokowi, kapan mau beli beras lagi dari Vietnam?” ujarnya menirukan tawaran Presiden Truong. “Malu, tidak?” ujar Jokowi.

Sepulang dari pertemuan tersebut, Presiden langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia menyatakan tidak mau mendengar pertanyaan seperti itu dari pemimpin negara lain. Menteri Amran pun diminta memenuhi program swasembada maksimal dalam tiga tahun. Tanpa ada tawar-menawar waktu.

Amran mengaku banyak kendala yang dihadapinya untuk program swasembada pangan. Tapi ia bergerak cepat. Salah satu upaya yang ditempuhnya adalah menggandeng TNI Angkatan Darat. Pada Kamis, 8 Januari lalu, misalnya, ia menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. 

Menteri kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu “meminjam” Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk dijadikan petugas penyuluh pertanian. “Sekarang pertanian punya persoalan kekurangan penyuluh 20 ribu orang,” ujar Amran saat penandatanganan naskah di Balai Kartini, Jakarta. Kehadiran Babinsa turut mengawasi distribusi pupuk subsidi, yang selama ini kerap bocor dan tidak merata sebarannya.

Lantas bagaimana dengan irigasi, benih, dan alat mesin pertanian yang juga amat dibutuhkan petani? Seberapa optimistis dia memenuhi target swasembada dalam tempo tiga tahun? Berikut ini petikan paparan Amran saat ditemui di Balai Kartini dan seusai acara minum jamu bersama di Kementerian Koperasi, Jumat pagi yang dikutip dari majalah detik.

Janji Menteri Pertanian STOP Impor Pangan 3 tahun lagi

Kenapa harus menggandeng TNI AD untuk menambah tenaga penyuluh?

Sekarang pertanian punya persoalan kekurangan penyuluh 20 ribu orang. Di pihak lain, TNI memiliki tenaga Babinsa di seluruh Indonesia sebanyak 50 ribu orang.

Sudahkah melalui kajian, Babinsa mampu menjadi penyuluh?

Khusus untuk TNI AD sudah melakukan pembinaan ke bawah, seperti yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Ada data empiris pembinaan yang dilakukan Babinsa di Sulawesi Selatan, dari 2.400 hektare lahan itu, dari produktivitas dari 6 ton menjadi 9 ton rata-rata. Jadi ada kenaikan 3 ton. Kalau pembinaan Babinsa mencapai 2 juta hektare dikalikan 3 ton, itu menjadi 6 juta. Sudah masuk dalam swasembada. Jadi kerja sama ini sudah dilakukan sebelumnya.

Apa saja kendala yang dihadapi untuk menuju swasembada pangan seperti instruksi Presiden Jokowi?

Saya telah keliling ke 14 provinsi. Persoalan di lapangan ada lima hal, pertama adalah irigasi, yang rusak 52 persen di seluruh Indonesia. Kedua, benih yang sering terlambat bahkan tidak sampai ke petani. Serapannya pada 2014 itu hanya 20 persen. Tapi alhamdulillah sudah kami selesaikan. Kami sudah ketemu dengan direksi PT Sang Hyang Seri dan Pertani. Ketiga, pupuk juga sering terlambat dan tidak merata distribusinya di seluruh Indonesia. Keempat, alsintan (alat mesin pertanian). Ada kecenderungan penurunan rumah tangga petani, dari 31 juta pada 10 tahun lalu, kini tinggal 26 juta. Artinya ada penurunan, 500 ribu per tahun tinggalkan pertanian. Ini harus dengan cepat kita mengadakan alat mesin pertanian, di antaranya hand tractor, transplanter, pompa. Kelima, penyuluh pertanian yang sangat kurang. Kami kekurangan 20 ribu tenaga penyuluh.

Kerugian apa saja akibat lima kendala itu?

Produksi nasional kehilangan peluang produksi 20 juta ton gabah kering giling. Sektor irigasi yang rusak telah membuat kehilangan potensi produksi sebesar 4,5 juta ton. Untuk sektor benih yang terus mengalami keterlambatan, membuat kehilangan potensi produksi sebesar 6 juta ton. Sektor pupuk telah memberikan kehilangan potensial produksi 3 juta ton, tenaga penyuluh hilang 3 juta ton, dan untuk alsintan kehilangan prapanen dan panen 3,5 juta ton.

Daerah mana saja yang kerusakan irigasinya paling parah? 

Semula saya tidak percaya ada kerusakan hingga 52 persen. Saya cek Sumatera Utara itu 82 persen rusak. Ada juga daerah yang 60 persen kerusakannya. Ini 20 tahun tidak diperbaiki, padahal irigasi merupakan jantung dari pertanian. Tanpa air, tidak ada kehidupan.

Untuk benih, kenapa serapannya begitu kecil?

Benih baru bisa sampai ke petani pada bulan Oktober. Atas dasar temuan itu, saya menghadap Direktur PT Sang Hyang Seri. Saya tanya Direktur, mengapa benih seperti itu. Mereka jawab, “Iya Pak, BRI (Bank Rakyat Indonesia) tidak cairkan dananya.” BRI kemudian saya panggil. Katanya neracanya tidak bankable.

Pasti tidak cair kan. Saya tanya lagi bahas masalah ini sudah berapa lama. Katanya tujuh bulan. Saya bilang, “Ngerti ndak ini amanat dan 100 juta petani menderita gara-gara Bapak berdua.” Mereka diam. Kemudian direktur itu bilang, “Ini sulit, Pak.” “Saya minta wakil dipanggil, mana tahu wakilnya sanggup. Kalau Bapak tidak mau, saya naik ke atas.” Terus Direktur bilang, “Saya sanggup juga, Pak.” Jadi harus diancam sedikit saja baru jalan. Persoalan tujuh bulan saya selesaikan setengah jam.

Terkait pupuk, benarkah subsidinya akan dihapuskan?

Enggak, enggak. Sekarang ini masih kita subsidi. Kita siapkan 9,5 juta ton untuk tahun ini.

Bagaimana Anda mengantisipasi kebocoran distribusi pupuk tersebut?

Model yang saya lakukan adalah kunjungan ke lapangan langsung, karena swasembada ada di lapangan. Saya sudah kunjungi 14 provinsi di seluruh Indonesia. Ikut juga direksi perusahaan pupuk dan Sang Hyang Seri yang urus benih. Harus sama-sama bergandengan tangan. Kita tidak bisa sendirian. Egoisme sektoral kita hilangkan. Dengan terlibatnya TNI di seluruh Indonesia, kita yakin kebocoran bisa diatasi.

Dari temuan Anda, kebocoran itu terjadi di mana?

Kebocoran mirip modelnya dengan BBM. Dari (pupuk) subsidi ganti karung menjadi pupuk komersial. Hal-hal ini kami temukan. Tapi insya Allah dengan pengawasan yang ketat hal itu tak terjadi lagi. Tim saya sudah turun di seluruh kabupaten untuk mengawasi dan membantu penyaluran pupuk.

Selain padi, hasil pertanian apa saja yang masuk dalam program swasembada? 

Jadi, skala prioritas adalah padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, secara bertahap kakao, kemudian gula dan kopi. Itu secara bertahap.

Berapa besar anggaran yang disiapkan untuk mewujudkan program tersebut?

Terakhir ada tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sebesar Rp 16,9 triliun. Ini akan dialokasikan untuk sektor-sektor kunci produksi, seperti irigasi, pupuk, benih, alsintan, dan operasional penyuluh.

Untuk anggaran tambahan itu, alokasi untuk irigasi, pupuk, dan lainnya berapa?

Pembagiannya kami tidak tahu persis. Tapi, untuk irigasi, Rp 2 triliun dari keseluruhan Rp 16,9 triliun. Dalam waktu dekat, irigasi yang dibangun tahun pertama di 17 provinsi. Di seluruh Jawa, masuk ke kantong-kantong produksi padi. Tahun kedua masuk di seluruh Indonesia. Di Pati (Jawa Tengah) ada irigasi yang akan dibangun 5.000 hektare, tapi tidak ada air. Bupatinya saya tanya, “Mana airnya?” Katanya, “Nanti, Pak, mana tahu lima tahun ke depan.” 

Saya bilang, “Batalkan. Nanti bendungan selesai dulu, baru saya kasih.” Ada juga 20 ribu hektare di Lampung Selatan begitu diairi tiga kali naik. Saya bilang anggarkan, buru sampai Menteri Keuangan. Kami anggarkan dan akan dikerjakan minggu depan. (Lahan) itu bisa menghasilkan 20 ribu x 5 ton x 3 atau 300 ribu ton. Sepertiga impor kita selesai. Itu baru satu kabupaten.

Kalau peran Bulog ke depan terkait program swasembada pangan?

Bulog nantinya akan menjadi stabilisator, menstabilkan harga. Manakala ini posisi panen puncak, di mana biasanya harga jatuh, Bulog masuk berperan membeli padi petani. Selama ini kan ada pergeseran, terakhir ini posisi Bulog pada profit oriented. Kita ubah kembali menjadi stabilisator.

Anda optimistis dalam tiga tahun target bisa dipenuhi?

Saya kira, kalau semua ini kita penuhi dan kendala-kendala diatasi, saya yakin swasembada pangan tiga tahun ke depan akan tercapai. Dan kita tidak mengimpor lagi dari negara lain.

Ukuran swasembada?

Ukuran swasembada itu manakala surplus 10 juta ton dari kebutuhan dalam negeri. Itu dikatakan swasembada.

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Rabu, 14 Januari 2015