Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.
Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geografis masing-masing daerah. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) dibentuk pada 20 Mei 2011 adalah sebuah lembaga yang melakukan koordinasi untuk pelaksanaan MP3EI. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 4 dari Perpres RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Lembaga ini diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.
- Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan
- Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.
Acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah, nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Mekanisme dan tata kerja KP3EI, susunan organisasi, keanggotaan serta tata kerja Tim Kerja, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI.
Presiden diimbau turun tangan langsung mengawasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pasalnya, sejak digulirkan pada 27 Mei 2011 lalu, realisasi investasi yang dicatat oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) sangat kecil.
|
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono |
Hingga akhir 2014, KP3EI menargetkan groundbreaking 166 proyek senilai 628,91 triliun rupiah. Dengan demikian, total investasi yang terkumpul sejak 27 Mei 2011 hingga akhir 2014 sekitar 1.457,63 triliun rupiah.
Kalau Presiden turun tangan langsung, dipastikan target-target MP3EI tercapai dalam waktu singkat. Apalagi, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan terbaik di dunia saat ini sehingga memberikan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
Kepercayaan diri itu tercermin dari peran pembiayaan swasta yang memberikan kontribusi terbesar 39 persen atau setara dengan 323,32 triliun rupiah, kemudian kontribusi BUMN 25,7 persen atau 212,88 triliun rupiah, dan pemerintah sebesar 15,9 persen atau senilai 131,71 triliun rupiah. Apalagi volume APBN 2014 terbukti cukup meyakinkan, yaitu 1.840 triliun rupiah. Dengan perhitungan yang sama realisasi MP3EI sejak Juni 2011 hingga akhir 2014, bisa meraup investasi di atas 5.000 triliun rupiah.
"Memang pola alokasinya harus diperbaiki terus sehingga memperkuat pembangun infrastruktur yang menjadi tema utama MP3EI, termasuk interconnectivity antarregional dan pulau-pulau di Indonesia, sehingga memperkuat integritas NKRI,"
Keberadaan
KEK Sei Mangkei merupakan komponen strategis dari program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (
MP3EI).
KEK Sei Mangkei dirancang untuk mengakomodir lebih dari 200 unit industri berkelas dunia yang besar artinya bagi perwujudan daya saing bangsa Indonesia ke masa depan.
KEK Sei Mangkei adalah satu-satunya KEK yang memiliki akses ke Selat Malaka yang juga akan terintegrasi dengan kawasan Kuala Tanjung dan terkoneksi langsung dengan Pelabuhan Global Hub Kuala Tanjung. Dengan keunggulan geografis tersebut, KEK Sei Mangkei akan berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi dunia. Hadirnya KEK Sei Mangkei, diharapkan Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada bahan baku impor dalam memenuhi berbagai kebutuhan bagi masyarakat.
Sebagai kawasan ekonomi yang telah berkembang, KEK Sei Mangkei telah memiliki beberapa infrastruktur untuk mendukung aktivitas industri di dalam kawasan. Infrastruktur yang siap diresmikan tersebut meliputi jaringan listrik tegangan menengah 20 kv sepanjang 2.700 m, jalan ROW 43 dan 28 sepanjang 1.704 m, drainase induk sepanjang 1.920 m, dan sarana pengolahan air bersih kapasitas 250 meter kubik per jam dengan panjang pipa 1.350 m (Tahap I) dan 2.024 m (Tahap II).
Infrastruktur yang didanai oleh PTPN III tersebut menelan dana Rp5,8 miliar untuk jaringan listrik, Rp35,9 miliar untuk jalan, Rp11,4 miliar untuk drainase induk, dan Rp8,8 miliar untuk sarana pengolahan air bersih.
KEK Sei Mangkei merupakan konsep yang strategis, menyediakan ruang bagi industri-industri yang terintegrasi dengan pengembangan industri hilir
kelapa sawit. Pabrik Pupuk NPK Compound dengan kapasitas 100 ribu ton per tahun yang diinvestasikan di atas lahan seluas 20 hektare oleh PT Cipta Buana Utama Mandiri hadir memenuhi tantangan tersebut. Investasi sebesar Rp537 miliar disiapkan untuk memenuhi kebutuhan supply pupuk NPK compound bagi sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Sumatera Utara dan sekitarnya. Investasi ini optimistis mampu mempekerjakan 250 tenaga kerja dan diharapkan dapat beroperasi pada kuartal I-2015.
Lebih jauh pentingnya peran pemerintah dalam membangun kemampuan SDM dan IPTEK agar manfaat-manfaat ekonomi yang terjadi melalui hadirnya simpul-simpul ekonomi di Sumatera Utara dapat diperoleh dan dapat membangun manfaat kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
PT Unilever Oleochemical Indonesia merupakan salah satu investasi pionir di
KEK Sei Mangkei. Kehadiran pabrik
Unilever Oleochemical Indonesia sangat selaras dengan cita-cita
KEK Sei Mangkei dalam mengembangkan industri hilir
kelapa sawit. Investasi sebesar Rp2,04 triliun disiapkan untuk meningkatkan nilai tambah CPO menjadi produk olahan berupa fatty acid, surfactant, soap noodle, dan glycerine. Di atas lahan seluas 27 hektare, dibangun pabrik oleochemical yang diharapkan dapat mempekerjakan 550 sampai 600 tenaga kerja dan menciptakan multiplier effects seperti membangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Investasi yang telah dimulai sejak kuartal II tahun 2011 ini diharapkan dapat mulai berproduksi pada kuartal II tahun 2014.
Belum ada tanggapan untuk "Presiden diimbau turun tangan langsung mengawasi pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia"
Posting Komentar
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.
No Sara, No Racism Terima Kasih.