Langkah positif yang ditempuh oleh BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti) bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Unpad, mengadakan seminar bertema Sosialisasi Sistem Resi Gudang. Langkah positif yang ditempuh oleh BAPPEBTI.

Resi Gudang harus memuat sekurang-kurangnya:

• judul Resi Gudang;
• jenis Resi Gudang, yaitu Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah;
• nama dan alamat pihak pemilik barang;
• lokasi gudang tempat penyimpanan barang;
• tanggal penerbitan;
• nomor penerbitan;
• waktu jatuh tempo;
• deskripsi barang;
• biaya penyimpanan;
• tanda tangan pemilik barang dan Pengelola Gudang; dan
• nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan kedalam Gudang.

Seminar ini bertujuan agar dapat membantu mensosialisasikan sistem resi gudang ini kepada para petani. Sistem resi gudang ini diharapkan dapat mengubah pola pikir yang ada pada petani. "Sosialisasi ini bertujuan mengubah pola pikir petani buruh menjadi petani pebisnis," kata Kepala Bappebti Sutrisno Edi.

Pemberian Persetujuan Gudang dan Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang kepada PT Food Station

Selain itu, sistem resi gudang ini dapat membantu para petani, yang jika sebelumnya para petani dirasa cukup sulit untuk mendapat pinjaman dari lembaga perbankan karena tidak memiliki jaminan (fixed asset). Maka dengan sistem ini, Bappebti telah bekerjasama dengan beberapa pihak perbankan, agar para petani dapat dengan mudah mendapat pinjaman dengan menggunakan komoditas yang dimiliki. "Jadi para petani dengan mudah dapat mengajukan pinjaman ke pihak bank, dengan hasil panen yang disimpan di gudang sebagai jaminan, dan tentunya dengan harga yang sesuai," ungkap Edi.

Setiap petani yang akan menggunakan sistem resi gudang ini akan didata secara lengkap, dan akan mendapatkan kartu pengguna untuk mendapat jaminan asuransi, jadi petani tidak perlu takut untuk kehilangan aset yang mereka simpan.

Selain membuka lahan pertanian yang baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat didorong membantu petani dari sisi tata niaga. Wakil Ketua Komisi B DPRD Jabar Uum Syarif Usman mengatakan salah satu bantuan ini adalah pemerintah harus menyiapkan gudang penyimpanan yang representatif di setiap kawasan pertanian. "Ini penting agar hasil pertanian bisa disimpan tanpa mengurangi kualitas maupun nilai jual," katanya di Bandung.

Menurutnya dengan adanya gudang ini juga untuk menjaga ketersediaan pangan di saat musim paceklik. Setelah pergudangan pemerintah selanjutnya membantu petani dalam mendistribusikan hasil pertanian. Sebelumnya, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat memprioritaskan ketersediaan lahan pertanian.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jabar Uum Syarif Usman mengatakan dari tahun ke tahun, jumlah lahan pertanian di Jabar terus mengalami penyusutan akibat maraknya alih fungsi lahan. Jawa Barat didorong memperbanyak resi gudang untuk menampung hasil perkebunan maupun pertanian para petani dalam menjaga kestabilan harga di pasaran. Ketua Bidang Pemasaran Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indoensia (MAAI) Jawa Barat Iyus Supriyatna mengatakan selama ini para petani selalu kesulitan untuk menjual hasil panennya di saat harga sedang anjlok. 

Menurutnya, dengan memperbanyak resi gudang diharapkan mampu meminimalkan risiko kerugian bagi petani untuk menghindarkan mereka dari fluktuasi harga komoditas pascapanen. "Dengan resi gudang maka petani bisa menunda penjualan saat fluktuasi harga tidak stabil. Hal ini juga berfungsi untuk mendukung rantai distribusi serta menjaga stok keamanan pangan," ujarnya kepada Bisnis.

Iyus menjelaskan bagi petani resi gudang ini dapat dijadikan instrumen pemasaran untuk memperoleh harga terbaik dengan cara menunda penjualan komoditi pada saat musim panen raya. Dia mencontohkan selama ini para petani cengkih selalu kesulitan mengakses resi gudang jika harga sedang anjlok. Dengan adanya resi ini, diharapkan mampu menyimpan stok cengkih dan dikeluarkan sewaktu-waktu saat harga sedang bagus. Dia juga berharap keberadaan resi gudang di sejumlah daerah bisa dimaksimalkan oleh petani. "Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.”

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Kamis, 26 Juni 2014