Pernyataan capres Prabowo Subianto terkait kebocoran anggaran senilai Rp 7.200 triliun menimbulkan polemik. Agar tak ditanggapi berbeda, cawapres Hatta Rajasa mencoba meluruskan maksud dari kebocoran yang dimaksud pasangannya itu. “Itu bukan kebocoran, tapi potensi kebocoran apabila kita tidak menjaga."
Bukannya ada kebocoran Rp 7.200 triliun. APBN saja hanya Rp 1.800 triliun. Kalau Rp 7.200 total loss, GDP kita saja cuma Rp 10.000 triliun,” kata Hatta di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Menurutnya, potensi kebocoran anggaran sangat besar jika tidak dipertahankan. Sebab, sampai saat ini masih banyak aset negara yang belum dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Sekarang sumber daya alam kita belum begitu maksimal dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia. Ini yang akan kita optimalkan dengan beberapa cara,” lanjutnya. Ia mencontohkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan renegosiasi harga atas hak gas tangguh yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, harga jual gas Indonesia harus direnegosiasi. Sebab, potensi kehilangan keuangan negara akan cukup besar. “Harga (gas tangguh) internasionalnya US$ 5, kita jual US$ 3. Itu kan ada potensial loss. Tapi kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa karena keadaan waktu itu memang seperti itu,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan angka yang disebut Prabowo dalam acara debat capres pada Minggu (15/6) lalu. “Ya, presiden bertanya angkanya dari mana. Mungkin perlu ditanya ke Pak Hat ta, ” kata Chairul Tanjung atau CT di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Ditambahkannya, pernyataan Prabowo tersebut dimungkinkan karena terdorong motivasi berkampanye. Pasalnya apabila dibandingkan dengan APBN sekitar Rp 1.500 triliun, angka kebocoran itu layak dipertanyakan. “Kalau APBN itu jumlahnya cuma Rp 1.500 sekian triliun, apa benar kebocoran Rp 7.200 triliun? Jadi sebaiknya ditanya saja kepada yang bersangkutan,” kata CT lagi.
Tidak Klarifikasi
Ketua Timses pasangan capres-cawapres Prabowo- Hatta, Mahfud MD mengatakan, Prabowo tidak perlu mengklarifikasi pernyataannya akan kebocoran APBN mencapai Rp 1.000 triliun yang sekarang ini menuai kritikan. Bahkan, pihaknya merasa tidak perlu memberi penjelasan akan angka yang disebut Prabowo pada debat capres, Minggu (15/6). “Itu tak perlu dijelaskan lagi. Kan, sudah banyak penjelasannya,” kata Mahfud, melalui pesan singkat kepada SP, di Jakarta, Rabu (18/6).
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah menilai kebocoran anggaran bukan sesuatu yang hanya ada di Indonesia. Di negara-negara maju, hal itu pun terjadi. Namun menurutnya, yang perlu dilakukan adalah langkah untuk terus mengoptimalkan anggaran negara baik peneriman maupun penggunaan. “Saya rasa di Amerika juga masih ada kebocoran, di Eropa masih ada kebocoran (anggaran),” kata Firmanzah di Jakarta, Senin (16/6).
Suara KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad membantah pernah mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara mencapai Rp 7.000 triliun. Menurut Abraham angka Rp 1.000 triliun sampai Rp 7.000 triliun yang pernah disampaikannya bukanlah kebocoran tetapi potensi penerimaan yang seharusnya didapat negara tetapi tidak didapat. “Bukan kebocoran tetapi potensi penerimaan yang seharusnya bisa didapat itu jadi tidak didapat. Berbeda dengan kebocoran,” jelas Samad di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6).
Walaupun, diakui Abraham bahwa terkait angkanya sudah benar, yaitu potensi penerimaan yang seharusnya didapat negara dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 7.000 triliun. Tetapi, tidak diterima oleh negara. “Jadi potensi penerimaan negara yang harus didapatkan Rp 1.000 triliun sampai Rp 7.000 triliun seandainya sistem pengelolaan SDA diperbaiki,” ungkap Samad.
Ekonom dari Megawati Institute Imam Sugema mengatakan, capres Prabowo Subianto dan cawapresnya Hatta Rajasa dinilai tidak sinkron dalam menyikapi isu kebocoran anggaran negara hingga Rp 1.000 triliun, yang diungkapkan Prabowo dalam debat capres-cawapres, yang diselenggarakan KPU, pada Minggu (15/6) malam.
Artikel Terkait:
Belum ada tanggapan untuk "Kebocoran APBN mencapai 1000 triliun "
Posting Komentar
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.
No Sara, No Racism Terima Kasih.