Pilpres satu putaran untungkan perekonomian Indonesia

Pemilihan presiden (Pilpres) 2014 yang hanya berlangsung satu putaran sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Selain menghemat anggaran pemilu, pilpres satu putaran lebih memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dampaknya, investasi akan mengalir lebih kencang, ekonomi tumbuh lebih pesat, pasar saham menguat, dan tekanan terhadap rupiah mereda.

Hal itu diungkapkan Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri usai rapat koordinasi (rakor) pemerintah dan BI di Jakarta. Menurut Chairul Tanjung, pilpres satu putaran lebih menguntungkan perekonomian nasional ketimbang pilpres dua putaran. “Dampak pilpres satu putaran sangat positif, misalnya dari sisi penghematan anggaran. Dana anggaran pemilu yang bisa dihemat cukup besar,” kata dia.

Menghemat anggaran negara

Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), anggaran negara yang bisa dihemat setidaknya mencapai Rp 3,2 triliun jika pemilu digelar satu putaran. Penghematan itu berasal dari pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 2,9 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekitar Rp 259,92 miliar, meliputi penghematan honorer pengawas pemilu, petugas lapangan, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan pos-pos lainnya.

CT, panggilan akrab Chairul Tanjung, menjelaskan, dengan digelarnya pilpres satu putaran, dunia usaha juga lebih memiliki kepastian. Gubernur BI Agus Martowardojo juga mengakui, pilpres satu putaran akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam meredam gejolak rupiah.

Jika pilpres digelar satu putaran, menurut Agus Marto, Indonesia akan cepat memiliki presiden baru tanpa harus melakukan pemilihan ulang yang menguras tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Gubernur BI menambahkan, rupiah kini berfluktuasi. Kecuali terpengaruh sentimen ketidakpastian politik, rupiah sedang menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan valas. Agus Marto mengemukakan, meski mengalami sedikit tekanan pada nilai tukar, perekonomian nasional masih cukup sehat dan terjaga.

Kebijakan yang terkoordinasi antara moneter, fiskal dan sektor riil

Hanya saja, menurut dia, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dari sisi eksternal dan domestik. “Itu sebabnya, kebijakan yang terkoordinasi antara moneter, fiskal, dan sektor riil diperlukan,” tutur dia. Gubernur BI menegaskan, pemerintah dan BI sepakat memelihara stabilitas makro ekonomi dan kepercayaan pasar. Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain mengendalikan inflasi sesuai target, menurunkan defisit transaksi berjalan, menjaga kesinambungan fiskal, dan mengelola utang luar negeri ke arah yang lebih sehat.

Dia menambahkan, pengendalian inflasi akan diperkuat melalui sejumlah langkah konkret antara BI dan pemerintah guna mencapai sasaran inflasi jangka menengah sebesar 4% plus minus 1% pada 2016 dan 2017, serta 3,5% plus minus 1% pada 2018. Langkah lainnya, kata Agus, adalah memitigasi risiko kenaikan inflasi, menjamin ketersediaan pangan, dan memperkuat koordinasi dengan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Pemerintah dan BI juga akan berupaya agar defisit neraca transaksi berjalan tahun ini bisa ditekan dari 3,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi di bawah 3% atau lebih rendah dari US$ 29 miliar. Menurut Menkeu Chatib Basri, pemerintah dan BI sepakat menurunkan defisit transaksi berjalan dengan cara mempercepat penyelesaian negosiasi terkait implementasi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta reformasi sektor energi, termasuk pengelolaan kebijakan subsidi.

Pemerintah dan bank sentral, kata Chatib, juga mendorong investasi berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Kecuali itu, pemerintah memberikan insentif kepada penamaman modal asing (PMA) yang melakukan reinvestasi pendapatan.

Demonstrasi dan Investasi

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan demokrasi di Indonesia meningkat. Hal itu tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional 2013 yang mencapai 63,68. Dari skala 0 sampai 100, angka itu naik 1.05 poin dibandingkan IDI Nasional 2012 sebesar 62,63. “Meski mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih berada pada kategori sedang,” kata Kepala BPS Suryamin.

Berdasarkan indeks tersebut, menurut Suryamin, pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan melalui cara-cara kekerasan, seperti merusak, memblokir, membakar, dan menyegel kantor-kantor pemerintah.

Suryamin menjelaskan, IDI dapat memengaruhi investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Kepala BPS mengemukakan, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu baik (indeks > 80), sedang (indeks 60 > 80), dan buruk (indeks < 60). Angka 63,68 yang dicapai Indonesia, kata Suryamin, mengindikasikan negeri ini berada pada kategori transisi demokrasi pascareformasi. Hal ini ditandai tingginya partisipasi masyarakat, naiknya kebebasan sipil, namun hak politik masih tersendat dan lembaga demokrasi kurang berfungsi. Sumber:SP

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Senin, 07 Juli 2014