Suryadharma Ali menegaskan penyelenggaraan haji sudah dilakukan secara transparan

Dua minggu sebelum menjadi tersangka, Suryadharma Ali sudah diperingatkan agar siap-siap mental. Kemana dana haji mengalir? Tidak seperti biasanya, Suryadharma Ali kehilangan selera humor. Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu dikenal sebagai lelaki yang humoris. Tidak hanya kepada kolega dan anggota keluarganya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu melontarkan candaan lucu, tetapi juga kepada para staf di Kementerian Agama, bahkan siapa saja yang tengah bertemu dengannya.

Namun Jumat, 23 Mei 2014, pria yang biasa dipanggil dengan kependekan SDA itu lebih banyak diam. Dari pagi hari tidak ada guyon yang dilontarkan Pak Menteri. Tidak hanya canda yang hilang, selera makan Suryadharma pun terbang. Nasi uduk, semur ayam, serta bubur ayam kesukaannya tidak banyak disentuh. “Cuma minum kopi dan makan roti,” cerita orang dekat Suryadharma kepada majalah detik.

Agak siang, pria kelahiran Jakarta, 57 tahun lalu, itu lantas salat duha dan banyak berdoa. Tangannya menggenggam tasbih, mulutnya terus-menerus melafalkan wirid. Ia baru terlihat sedikit gembira saat melihat Adhyaksa Dault datang. Suryadharma, kata Adhyaksa, shock begitu mengetahui Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012/2013, sore, sehari sebelumnya. “Dia terlihat sedih, tetapi tetap tabah,” kata Adhyaksa kepada majalah detik.

Adhyaksa merupakan sohib Suryadharma sejak menempuh bangku kuliah di Pascasarjana UI Jurusan Sosiologi pada 1997. Keduanya lantas sama-sama duduk sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I (2004-2009). Adhyaksa duduk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sedangkan Suryadharma sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. “Kami sudah seperti saudara,” ucap Adhyaksa, yang mengaku buru-buru datang menemui Suryadharma begitu tahu sang sohib jadi tersangka. Begitu mengetahui Adhyaksa masuk rumah, Suryadharma langsung memeluknya. Ia pun mencurahkan segala isi hatinya. “Saya benarbenar tidak paham di bagian mana saya salah. Itu kan kebijakan,” tutur Adhyaksa menirukan ucapan Suryadharma.

Suryadharma benar-benar sulit percaya kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji akhirnya merembet sampai dirinya. Mantan direktur Hero Group ini merasa tidak ada masalah dalam mengelola penyelenggaraan haji. Menurutnya, penyelenggaraan haji di bawah kepemimpinannya justru semakin baik. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2013, misalnya, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. BPIH tahun 2013 mencapai US$ 3.527. Angka ini lebih rendah US$ 90 dari BPIH tahun 2012, yang mencapai US$ 3.617. Jarak pemondokan juga semakin dekat dengan Masjidil Haram. Subsidi untuk jemaah pun semakin banyak. Pada 2014 ini akan ada mukena, kain ihram, dan baju batik gratis. Bahkan pembayaran dam (denda yang harus dibayar jemaah haji bila melakukan pelanggaran) digratiskan. “(Penyelenggaraan haji) baik, banyak kemajuan,” kata Suryadharma, kepada majalah detik, pada Februari, saat KPK mengumumkan tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012/2013.

Suryadharma menegaskan penyelenggaraan haji sudah dilakukan secara transparan. Pelaksanaannya diawasi banyak pihak, yaitu oleh DPR RI, DPD RI, BPK, KPK, BPKP, Ombudsman, LSM, amirul hajj, dan media. “Saya juga heran, kurang transparan apa lagi?” ujar Suryadharma.

Namun KPK rupanya tidak puas dengan laporan bagus Kementerian Agama. Justru, di meja KPK, setiap tahun ada saja pengaduan sebaliknya bahwa ada penyelewengan penyelenggaraan haji. Maka, KPK pun tidak hanya mengirim tim pemantau haji. Pada akhir 2013, KPK mengirim penyelidik ke Arab Saudi untuk menelisik dugaan penyelewengan dana haji. Para penyelidik yang dikirim pun merupakan orang yang fasih berbahasa Arab, sehingga mampu berkomunikasi dengan rekanan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji. “Yang diperiksa kayak misalnya pemilik penginapan gitu, buat tahu harga sebenarnya berapa,” ungkap sumber majalah detik di KPK. Dari perolehan data, penyelidik menduga telah terjadi permainan harga untuk pengadaan penginapan, katering, dan transportasi haji. Sesampai di dalam negeri, KPK memeriksa anggota Komisi VIII DPR, yang menjadi mitra Kementerian Agama. DPR memiliki peranan penting karena merekalah yang memberikan persetujuan nilai BPIH. Pada 6 Februari 2014, misalnya, KPK memeriksa Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar. Jazuli adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan Hasrul dari Partai Persatuan Pembangunan. Keduanya duduk di Panitia Kerja Haji. Pastinya, setelah memeriksa Panja Haji, KPK menemukan jalan terang. Lima hari setelah pemeriksaan ini, status penyelidikan diumumkan. Bulan berikutnya, KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji di Kementerian Agama, Anggito Abimanyu. Lantas pada 6 Mei Suryadharma pun diperiksa. Pemeriksaan berlangsung selama 10 jam. Dari gelar perkara yang dilakukan pimpinan KPK, ditemukan bukti-bukti yang mengarah kepada Suryadharma. Ketua KPK Abraham Samad lalu mengumumkan adanya keterlibatan pejabat tinggi di Kementerian Agama. Namun, pada 15 Mei 2014 itu, Abraham masih merahasiakan nama. Sumber:majalahdetik.

Tweet

Artikel Terkait:

Ditulis oleh William Perkasa pada tanggal Minggu, 25 Mei 2014