Tahun Politik adalah tahun yang menentukan Bangsa ini. Bagaimana kita Mencari Pemimpin 2014, jika kita mencari pemimpin yang Santun, Jujur, Berani & Hemat bisa jadi ini satu pijakan untuk menentukan masa depan Indonesia lebih baik, memang perlu satu gerakan, yang mungkin gerakan ini secuil dari mimpi orang indonesia.
Tapi ini juga bisa saja menjadi langkah awal dari sebuah upaya,untuk Indonesia 2014 nanti maju dan bangkit. Kata-kata Santun, jujur, berani dan hemat adalah upaya mencari sosok impian masa depan pemimpin Bangsa Indonesia, bisa pula dibuat Gerakan mencari pemimpin 2014 nanti diharapkan yang bersikap harus yakin Santun, jujur, berani dan hemat untuk Indonesia perkasa.
Maka Runutan #Santun, jujur, berani dan hemat akan diawali lewat apapaun bisa media, atau gerakan langkah pasti yang menjunjung nilai luhur bangsa. Kita juga harus bisa menyeruarakan sekaligus akan dapat menentukan sikap Anda jika calon pemimpin 2014 nanti cukup dengan empat kata ini #Santun, jujur, berani dan hemat maka Indonesia akan maju. Sebuah keniscayaan tanpa bergantung negera lain.
Indonesia perkasa yang kita perlukan adalah pemimpin yang #Santun, jujur, berani dan hemat ini juga adalah sebuah harapan untuk kita jadi bangsa besar, disegani dan dihormati dunia, kata yang lahir untuk Indonesia Perkasa ini adalah bertujuan hakiki dalam membangun bangsa kedepan. “Santun, jujur, berani dan hemat adalah empat kata yang bisa jadi akan menjadi kebangkitan bangsa Indonesia untuk dunia dan mencari sosok yang diharapakan rakyat jelang Pilpres 2014. Adalah Gerakan Mencari Pemimpin 2014 Santun, Jujur, Bertani & Hemat yang diharapkan agar negeri ini jelas kedeopan buakn cengeng dan melempem. Merdeka!!!!
Bapak Proklamator Ir Soekarno pada masa kekuaannya lebih banyak berkutat pada pembentukan jatidiri dan karakter bangsa, namun akibat fokus pada politik antara lain semangat anti kolonialisme, ekonomi Indonesia pada era Soekarno agak kedodoran inflasi yang tinggi dan devaluasi menyebabkan daya beli dan income per kapita masyarakat Indonesia masih rendah.
Ir Soekarno Proklamator Pembentuk Jati diri Bangsa
Sejak Indonesia mendlarasikan diri sebagai negara berdaulat 17 Agustus 1945, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Ir. Soekarno. Ir. Soekarno yang menjabat dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Ir. Soekarno yang akrab dipanggil dengan sebutan Bung karno ini memilki sifat kepemimpinan yang menonjol . Yaitu percaya diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif serta kaya akan ide dan gagasan baru.
Gaya kepemimpinan yang diterapkannya sangat cocok dengan era pada saat itu. Bung Karno memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada moral dan etika ideologi yang mendasari negara atau partai. Ir. Soekarno merupakan bapak ploklamator, seorang orator ulung yang bisa membangkitkan semangat dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia.
Rakyat Indonesia telah lama dibohongi melalui penggelapan sejarah yang berkepanjangan. Hampir setiap buku pelajaran sejarah di Indonesia, tidak ada yang mencantumkan perihal sejarah yang sesuai pada kenyataannya.Termasuk cerita dongeng kemerdekaan bangsa Indonesia.Bila kita perhatikan kalimat dalam pembukaan UUD 45 “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka”,maka seharusnya kita menyadari bahwa saat ini kita masih sekedar berada di pintu gerbang dan belum memasuki bangunan kemerdekaan itu sendiri.
Belum lagi bila kita teliti makna ucapan sukarno “kutitipkan bangsa ini kepadamu”,yang memberi kesan bahwa ada sesuatu pekerjaan yang belum terselesaikan. Terbukti sampai saat ini belanda belum memberikan pampasan perang kepada Indonesia, tidak seperti yang dilakukan jepang.Maka bisa diartikan bahwa pemerintah negara ini hanyalah perpanjangan tangan penjajah belanda yang melanjutkan kembali penjajahannya terhadap Bangsa Indonesia.
Ada perjanjian terselubung di balik Konferensi Meja Bundar (KMB), di balik peristiwa sejarah yang disebut-sebut menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia itu, tersembunyi perjanjian pembayaran utang-utang penjajah kolonial Belanda. Fakta yang sangat mencengangkan dari perjanjian yang digelar di Den Haag Belanda, 23 Agustus 1949, itu Bapak Proklamator Ir Soekarno pada masa kekuasaannya lebih banyak berkutat pada pembentukan jatidiri dan karakter bangsa, namun akibat fokus pada politik antara lain semangat anti kolonialisme, ekonomi Indonesia pada era Soekarno agak kedodoran inflasi yang tinggi dan devaluasi menyebabkan daya beli dan income per kapita masyarakat Indonesia masih rendah. Diceritakan kembali oleh Pengamat Ekonomi, Revrison Baswir, saat mengisi sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Menurut Revrison, untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah Belanda mengajukan beberapa persyaratan. Salah satunya, Indonesia harus mau mewarisi utang-utang yang dibuat Hindia Belanda, sebesar 4 miliar dolar AS.Indonesia yang saat itu diwakili Mochamad Hatta, menyetujui syarat tersebut."Sebelumnya, Hatta telah mendapat lampu hijau dari Soekarno untuk menyetujuinya. Indonesia menyetujui syarat tersebut untuk mendapat pengakuan kedaulatan.
Namun, rencananya, Indonesia tidak akan membayar utang tersebut dan tetap membiarkannya menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda," tutur Revrison. Pada akhirnya rencana tersebut dijalankan. Pada kurun waktu 1949-1965, Indonesia tidak membayar utang tersebut. Akibatnya, munculah Agresi Militer Belanda I dan II. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, akhirnya Belanda pun menyerah untuk memaksakan kehendaknya agar Indonesia membayar utang tersebut.Namun, lanjut Revrison, Belanda tidak berhenti sampai di situ. Mereka mulai menyusun rencana lain, dengan cara lebih halus, antara lain dengan pembentukan Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Dari sejarah, diketahui jika kelompok yang diketuai Belanda itu didirikan untuk membantu pembangunan Indonesia.
"Ternyata, di balik pendirian IGGI pun ada udang di balik batu. Logikanya sederhana.IGGI dibentuk, Belanda ketuanya, dengan syarat Indonesia harus mau membayar utang peninggalan Hindia Belanda.
Akhirnya, pada 1967-1968,Soeharto, melakukan reschedulling pembayaran utang tersebut," Hingga pada 1968 disepakati jika utang Hindia Belanda akan dicicil Indonesia dalam tempo 35 tahun. "Utang tersebut baru lunas pada 2003. Sekarang, utang Indonesia di luar utang Hindia Belanda bersisa 66,8 miliar dolar AS. Dengan utang sebesar ini, mau lunasnya kapan?" katanya.
Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan.Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:
- Serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua Barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
- Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara.
- Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Karena RIS dipandang sebagai kelanjutan dari India-Belanda(Nederlands-Indië), maka RIS harus menanggung utang Pemerintah India-Belanda kepada Pemerintah Belanda sebesar 6 ½ milyar Gulden.
Dalam perundingan KMB diputuskan, bahwa Pemerintah RIS harus membayar utang Pemerintah India Belanda kepada Pemerintah Belanda sebesar 4 ½ milyar Gulden. Di dalam jumlah ini, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda untuk melancarkan agresi militer I tahun 1947 dan II tahun 1948. Pemerintah Indonesia membayar cicilan hingga mencapai 4 milyar gulden sampai tahun 1956, dan pembayaran dihentikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1956.
Jadi Indonesia membayar biaya untuk agresi militer yang dilancarkan oleh Belanda kepada Indonesia. Selain itu, Pemerintah Orde Baru tahun 1969 menyetujui kompensasi bagi perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di masa Presiden Sukarno.Kompensasi sebesar 350 juta US $ dicicil dan baru lunas tahun 2003. Hal ini berbeda dengan informasi oleh Baswir bahwa Indonesia tidak membayarkan hutang tsb selama periode 1945-1965. Berdasarkan informasi dari KUKB, justru sampai tahun 1956, Pemerintah Indonesia telah membayarkan hingga jumlah 4 milyar gulden. Sedangkan pada masa orde baru, pemerintah membayarkan kompensasi atas nasionalisasi perusahaan Belanda (bukan yg 4.5 milyar gulden), yang totalnya 350juta US$ dan lunas pada tahun 2003. Memang kekuasaan Soekarno dilakukan pada era ‘’pemulihan’’, dari masa penjajahan sebelum tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada masa ini Soekarno membangkitkan bangsa Indonesia dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang ‘’merdeka’’. Itu dia lakukan dengan semangat anti kolonialisme dan anti kapitalisme.
Itu sebabnya semangat itu dicerminkan dari Konfrensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955, namun semangat anti Kapitalisme Soekarno ‘’menjerat’’ Bapak pendiri Bangsa ini ke poros Moskow-Beijing, yang ketika itu Uni Soviet dan Cina menjadi ‘’Pemimpin’’ Blok Negara sosialis dan komunis pada era perang dingin melawan Kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat beserta sekutunya Negara-negara Eropa Barat.
Kesibukan yang berorientasi dan lebih berat ke politik itu menyebabkan perkembangan ekonomi agak tersendat. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh : Pertama, Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Kemudian, kedua adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI, ketiga, kas Negara dalam keadaan kosong, keempat eksploitasi besarbesaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,Soekarno antara lain melakukan kebijakan pertama, Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
Kedua, upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Kemudian mengadakan, Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan. Kemudian Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947, Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Era Soekarno juga termasuk pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1957). Permasalah ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain : Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaanperusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) Kemudian Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman) Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.(Kabinet Burnahudin) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) secara formal juga dipimpin Presiden Soekarno, sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain : Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Sumber: Asatunews_magz
Belum ada tanggapan untuk "Mencari Presiden Indonesia 2014"
Posting Komentar
Kritik dan Saran yang membangun dari Anda sangat KAMI harapkan.
Silahkan isi KOMENTAR anda yang membangun untuk kemajuan dan koreksi di blog ini.
No Sara, No Racism Terima Kasih.